review2: JUDUL :KOPERASI DAN KEKUASAAN DALAM ERA ORDE BARU PENGARANG :Revrisond Baswir SUMBER : JURNAL UNIV. PARAMADINA VOL. 2 NO. 3 MEI 2003 :247-263

JUDUL :KOPERASI DAN KEKUASAAN DALAM ERA ORDE BARU

PENGARANG :Revrisond Baswir

SUMBER : JURNAL UNIV. PARAMADINA VOL. 2 NO. 3 MEI 2003 :247-263

Lingkungan ABRI tergolong tidak banyak. Sebagaimana tampak pada Tabel 1,

jumlah koperasi primer dalam lingkungan ABRI pada tahun 1977/1978 hanya

1.542 unit, meliputi 894 primkopad, 98 primkopal, 120 primkopau, dan 430

primkoppol. Karena pada masing-masing angkatan dan kepolisian dibentuk satu

induk koperasi, ditambah dengan satu induk koperasi khusus bagi Markas

Besar ABRI, maka dalam lingkungan ABRI otomatis terdapat lima induk

koperasi. Padahal, dalam lingkungan pegawai negeri sipil, yang pada tahun

yang sama memiliki 4.375 unit koperasi primer, hanya terdapat satu induk

koperasi.

Keterbelakangan Koperasi

           

            Pertanyaannya adalah, setelah Orde Baru memegang tampuk

kekuasaan selama lebih dari 30 tahun, sedangkan posisi koperasi dibandingkan

dengan pelaku-pelaku usaha yang lain masih tetap terbelakang, bagaimanakah

kaitan antara keterbelakangan koperasi dengan fenomena intervensi legal dan

institusional tadi harus diterangkan? Artinya, apakah kondisi keterbelakangan

yang dialami koperasi sepanjang era Orde Baru itu juga berkaitan dengan

fenomena intervensi legal dan institusional tersebut?

Setelah mengalami penyusutan secara besar-besaran pada tahun

1967, perkembangan koperasi dalam era Orde Baru sebenarnya tergolong

lumayan. Hal itu tidak hanya dapat disaksikan pada perkembangan

kelembagaan koperasi, tapi juga pada perkembangan usahanya. Secara

kuantitatif, perkembangan kelembagaan koperasi dapat dicermati pada

peningkatan jumlah koperasi dan jumlah anggotanya. Jumlah koperasi yang

pada awal Pelita I masih sekitar 9.339 unit, pada tahun 1993 meningkat menjadi 42.061 unit. Peningkatan yang lebih drastis terjadi pada jumlah anggota

koperasi. Dari hanya sekitar 1,5 juta orang, jumlah anggota koperasi meningkat

menjadi 24,7 juta orang (RI, 1995: VI/82).

Tetapi bila dilihat dari sudut intervensi legal dan institusional yang

menelikung perkembangan koperasi sebagaimana dikemukakan tadi, kondisi

keterbelakangan koperasi itu sebenarnya mudah dipahami. Dengan

berubahnya kriteria keanggotaan dan penjenisan koperasi berdasarkan

kesamaan aktivitas/ kepentingan ekonomi para anggotanya, keberadaan

koperasi secara sengaja diarahkan hanya sebagai sebuah usaha sampingan.

Bahkan, dengan lebih ditekankannya pengembangan koperasi dalam

lingkungan masyarakat desa, pegawai negeri dan ABRI, serta golongan

fungsional lainnya (yang secara politik cenderung sangat terkooptasi),

pembangunan koperasi tampaknya memang sengaja diarahkan semata-mata

sebagai usaha sampingan bagi kelompok masyarakat yang memiliki

keterampilan, modal, dan posisi tawar politik terbatas.

Sebaliknya, bila dilihat dari sudut orientasi ekonomi-politik Orde Baru,

Kondisi keterbelakangan koperasi itu lebih tepat disebut sebagai sebuah conditiosine qua non. Artinya, dengan menelikung perkembangan koperasi, Orde Baru

Tidak hanya berhasil mengubah corak dan watak ideologis koperasi, tapi

 Sekaligus berhasil mengintegrasikannya sebagai bagian dari struktur

 kekuasaan. Hal tersebut sejalan dengan watak Orde Baru sebagai sebuah

Negara otoriter birokratikrente (Budiman, 1991: 70), baik untuk menjaga

 Stabilitas kekuasan maupun untuk menjamin kesinambungan strategi

pembangunannya.

Dengan cara itulah antara lain Orde Baru melestarikan

 Kekuasaannya selama 32 tahun.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan uraian panjang lebar di muka, secara umum dapat

Disimpulkan betapa sangat besarnya peranan faktor-faktor politik dan

Kekuasaan terhadap perikehidupan bangsa Indonesia. Peralihan kekuasaan

Dari Soekarno kepada Soeharto ternyata tidak hanya telah menyebabkan

Terjadinya pergeseran corak dan orientasi politik nasional, tapi juga telah

menyebabkanterjadinyapergeserancorakdanorientasiekonomi Indonesia

secara mendasar. Bahkan, walaupun jarang mendapat perhatian, peristiwaitu

juga telah menyebabkan terjadinya perubahan corak dan watak koperasi

Indonesia.

Dengan latarbelakang seperti itu, keterbelakangan koperasi

Dibandingkan kelompok-kelompok usaha yang lain dalam era Orde Baru,

Sebenarnya hanyalah konsekuensilogis dari perubahan orientasi ekonomi politik

nasional. Secara empiric hal tersebut berkaitan dengan intervensi legal

dan institusional yang di alami oleh koperasi. Sebab itu, guna meningkatkan

perkembangan koperasi di masadepan, kebijakan perkoperasian yang hanya

berorientasi pada pembenahan kondisi internal koperasi tidak akan banyak

artinya. Demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas permodalan atau

berbagai fasilitas kemudahan lainnya. Tindakan-tindakan itu, selain akan

semakin memperburuk tingkat ketergantungan koperasi terhadap kekuasaan,

hanya akan menyebabkan semakin merajalelanya praktik korupsi dan kolusi

dalam lingkungan perkoperasian.

Daftar pustaka

Baswir, Revrisond. 1993. Kemandirian Koperasi dan Kewiraushaan, dalam Revisond, Ekonomika, Manusia, dan Etika, Yogyakarta: BPFE

NAMA                  :Agung Ali Fadli

NPM / KELAS     :20212339/2EB09